Berita Hari Ini Demokrat KLB Ditolak Kemenkumham

Partai Demokrat versi KLB

Berita hari ini adalah Partai Demokrat KLB ditolak Kemenkumham sudah menjadi sudah menjadi bahan perbincangan masyarakat belakangan ini. Mengingat Demokrat adalah salah satu partai politik ternama di Indonesia.

  • Berita Hari Ini Jalur Hukum Usai Demokrat KLB Ditolak Kemenhumkam

Muhammad Rahmad selaku Jubir Partai Demokrat KLB Deli Serdang menegaskan akan menempuh jalur hukum usai kepengurusan mereka ditolak Kemenkumham.

Melalui keterangan tertulisnya pada Jumat (02/04) lalu, Rahmad mengatakan bahwa ikhtiar dan perjalanan dari Partai Demokrat masih panjang. tindak peradilan akan dilakukan guna menindaklanjuti hal tersebut.

Pihak Demokrat KLB siap untuk melaksanakan jalur hukum agar bisa mendapat keadilan. Selain itu, jalur hukum tersebut bertujuan untuk mengembalikan nama baik Partai Demokrat sebagai partai modern yang terbuka serta demokratis.

  • Menjadi Bukti Ketaatan Hukum Ketua Umum KLB

Menurut Rahmad, penolakan dari Kemenkumham ini juga menjadi bukti bahwa Moeldoko taat pada hukum yang berlaku. Ketua Umum KLB sekaligus Kepala Staf Kepresidenan tersebut menurutnya tidak pernah ikut campur tangan terhadap proses pengesahan hasil KLB.

Dalam keterangan berita hari ini, Rahmad menyampaikan bahwa hal ini menjadi bukti bagi semua pihak bahwa Moeldoko tidak pernah menyalahgunakan jabatannya. Ketaatan Moeldoko ini tentu sangat bertolak belakang dengan tuduhan penyalahgunaan jabatan yang dituduhkan padanya oleh pihak tidak bertanggung jawab.

Meskipun Demokrat KLB ditolak Kemenkumham, namun kubu Moeldoko tetap menerima keputusan dari pihak Kementerian Hukum dan HAM tersebut. tindakan hukum yang akan diajukan juga didasari oleh beberapa hal.

Salah satu alasannya adalah keputusan Kemenkumham dinilai tidak menentukan nasib kepengurusan Demokrat KLB oleh kubu Moeldoko. Oleh sebab itu, kubu Moeldoko menegaskan akan mencari kepastian dengan menempuh jalur hukum.

  • Demokrat Menghormati Keputusan Pemerintah

Kubu Moeldoko memberi respon terkait Demokrat KLB ditolak Kemenkumham. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Saiful Huda. Saiful Huda kini menjabat sebagai Ketua Departemen Komunikasi dan Informatika Demokrat-Moeldoko.

Saiful menilai bahwa keputusan Kemenkumham tersebut menunjukan bahwa pemerintah tidak ikut campur tangan dalam persoalan yang dialami Partai Demokrat.

Pada Rabu (31/03) lalu dalam keterangan tertulisnya, Saiful mengatakan jika Demokrat-Moeldoko menghormati keputusan pemerintah. Selain itu hal ini menjadi bukti tidak adanya intervensi dari pihak pemerintah terhadap persoalan internal dari Partai Demokrat dalam berita hari ini.

  • Tudingan Adanya Fitnah Terhadap Moeldoko

Selain itu, Saiful juga menuding adanya fitnah terhadap Moeldoko yang dilakukan oleh SBY dan AHY. Tudingan tersebut menyatakan bahwa pemerintah berada di pihak Moeldoko.

Dirinya menganggap bahwa Moeldoko dipilih karena keinginan sejumlah pihak yakni kader senior yang memintanya untuk membenahi Partai Demokrat.

  • AHY Sebagai Ketua Umum Demokrat

Sebelumnya, Yasonna Laoly selaku menkumham menolak kepengurusan Demokrat kubu Moeldoko dari hasil KLB Deli Serdang, Sumatera Utara.

Dengan penolakan ini, maka AHY masih diakui sebagai ketua umum Demokrat yang sah. Hal tersebut didasari oleh hasil Kongres pada tahun 2020 yang dilakukan pemerintah. Terkait keinginan kubu Moeldoko menempuh jalur hukum guna menindaklanjuti masalah internal Demokrat ini, Yasonna mempersilahkan.

  • Rencana Gugatan Hukum

Meskipun menerima keputusan penolakan dari Kemenkumham, kubu Moeldoko rencananya akan mengambil tindakan hukum atas hal ini. Kubu Moeldoko berencana akan mengajukan tuntutannya pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Langkah gugatan ke PTUN inilah yang menjadi upaya hukum kubu Moeldoko sebagai tindak lanjut dari penolakan Kemenkumham.

Inilah informasi berita hari ini seputar konflik internal Partai Demokrat dengan Kemenkumham, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda.